Rangkuman PPKn Kelas 10 Bagian 1 Kurikulum Merdeka

Ringkasan / Rangkuman Materi PPKn Unit 1,2,3,4 Kelas 10 Bagian 1 "Pancasila" Kurikulum Merdeka - Pada bagian ini kita akan belajar lagi mengenai Pancasila. Ingatkah kalian materi tentang Pancasila saat di SMP/MTs? Di sana, kalian telah belajar tentang kronologi sejarah lahirnya Pancasila, kajian kritis tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, serta fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara.




Ringkasan Materi PPKn Kelas 10 Bagian 1


A. Unit 1 Menggali Ide Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara.


Ada banyak tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK. Beberapa di antaranya: Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris. Kemudian ada Hatta, H. Agoes Salim, Samsoedin, Wongsonagoro, Soerachman, Soewandi, A. Rachim, Soekiman, dan Soetardjo, Abdul Kadir, Soepomo, Hendromartono, Mohammad Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, dan Boentaran, Baswedan, Mudzakkir, dan Otto Iskandardinata.

Dalam Naskah Persiapan yang ditulis Moh. Yamin disebutkan bahwa Moh. Yamin menyampaikan pidato dalam sidang BPUPK 29 Mei 1945, berisi tentang: (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat.

Sementara dalam Koleksi Pringgodigdo, pidato Moh. Yamin berbeda isinya dengan Naskah Persiapan karya Moh. Yamin sendiri. Dalam koleksi Pringgodigdo, pidato Moh. Yamin tidak menyinggung tentang dasar negara. Karena itulah ia diinterupsi oleh anggota sidang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa isi pidato Moh. Yamin yang ada dalam Naskah Persiapan diragukan kebenarannya.

Soepomo menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945. Ia berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Soepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (staatsidee) Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik.

Soekarno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945, yang berisi 5 dasar negara: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Peri kemanusiaan atau internasionalisme, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan. Terhadap kelima dasar tersebut, Soekarno mengusulkan nama Pancasila.

Setelah sidang BPUPK, dibentuk Panitia Delapan dan Panitia Sembilan. Panitia Delapan bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota. Sementara Panitia Sembilan bertugas menyusun Pembukaan Hukum Dasar.

Ada 9 pokok usulan yang berhasil dirangkum oleh Panitia Delapan, yaitu: (1) Usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, (2) Usulan yang meminta mengenai dasar negara, (3) Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi, (4) Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara, (5) Usulan yang meminta mengenai warga negara, (6) Usulan yang meminta mengenai daerah, (7) Usulan yang meminta mengenai agama dan negara, (8) Usulan yang meminta mengenai pembelaan, dan (9) Usulan yang meminta mengenai keuangan.

Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama (dalam hal ini Islam) sebagai dasar negara.

Piagam Jakarta adalah kesepakatan Panitia Sembilan, yang di dalamnya terdapat tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya.


Unit 2 Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa


Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila tidak hanya sebatas hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari.

Sila pertama menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan, sehingga kerukunan tetap terjaga. Sila kedua menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab.

Sila ketiga menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Sila keempat menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat.

Sila kelima menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang berbeda baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan.


Unit 3 Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila


Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Kemajuan teknologi memberi kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada lebih banyak orang.

Berbagai bentuk media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang bercermin pada Pancasila. Kemajuan teknologi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila.

Radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi dan penyebaran hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada media sosial.


Unit 4 Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan


Gotong royong artinya adalah mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan.  Ada dua jenis gotong royong, yaitu:
1) Gotong royong tolong-menolong. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual; dan
2) Gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum.

Gotong royong memiliki makna penting, di antaranaya adalah:
1) Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial;
2) Gotong royong dapat melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan;
3) Gotong royong dapat meringankan beban orang lain;
4) Gotong royong mampu mengurangi kesalahpahaman;
5) Gotong royong dapat mencegah terjadinya berbagai konflik; dan
6) Gotong royong dapat meningkatkan rasa kerja sama dan persatuan warga.

Gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik saja, tetapi dapat berupa kerja bersama non-fisik seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan/ide, memberikan bantuan, dan lain-lain.


Untuk Rangkuman/Ringkasan Materi Kelas 10 Mapel PPKn Semester 1 & 2 Kurikulum Merdeka dapat dilihat secara lengkap dengan cara klik gambar berikut :



Demikian informasi tentang Rangkuman PPKn Kelas 10 Bagian 1 Kurikulum Merdeka yang bisa Sinau-Thewe.com bagikan, semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Rangkuman PPKn Kelas 10 Bagian 1 Kurikulum Merdeka"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel